SP2HPa2 - penghentian penyelidikan Dan effektifitasnya Sebagai bukti perdata.
SP2HPa2 yang menghentikan penyelidikan dapat digunakan sebagai bukti valid untuk sanggahan dalam gugatan perdata—khususnya untuk membuktikan "tidak melakukan perbuatan melawan hukum, memerlukan analisis berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), hukum acara perdata (HIR/Rv) ;
Apa Itu Putusan Gelar Perkara Penghentian Penyelidikan?.
Gelar Perkara: Ini adalah proses internal kepolisian untuk mengevaluasi status perkara, termasuk apakah penyidikan harus dihentikan. Hasilnya bisa berupa keputusan untuk menghentikan penyelidikan yang biasanya diformalkan dengan Surat resmi berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP karena:
1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa bukan tindak pidana.
3. Demi kepentingan hukum
- SP2HPa2 adalah Dokumen resmi yang diterbitkan penyidik sebagai tanda penghentian penyelidikan . Ini bukan "putusan" dalam arti putusan pengadilan, melainkan keputusan administratif kepolisian.
Status Hukum SP2HPa2 dalam Perkara Perdata.
Dalam gugatan perdata, seperti gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pihak tergugat (misalnya, yang dituduh melakukan PMH) bisa menggunakan SP2HPa2 sebagai bagian dari pembelaan. Namun, apakah itu "valid" sebagai bukti tergantung pada konteks dan penilaian hakim perdata:
Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata
Menurut Pasal 1866 KUH Perdata jo Pasal 164 HIR, alat bukti yang sah dalam perkara perdata meliputi:
- Surat (dokumen tertulis).
- Keterangan saksi.
- Persangkaan.
- Pengakuan.
- Sumpah.
SP2HPa2 termasuk kategori "surat" karena merupakan dokumen resmi dari kepolisian. Oleh karena itu, secara formal, dapat diajukan sebagai bukti dalam sidang perdata.
Kekuatan Pembuktian SP2HPa2
- Bukan Putusan Pengadilan:Hanya keputusan administratif kepolisian, bukan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam hukum perdata, hakim tidak terikat pada keputusan pidana kecuali ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 1917 KUH Perdata). Karena itu surat ini bukan putusan pengadilan, hakim perdata bebas menilai apakah cukup kuat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan PMH.
Kekuatan surat ini sebagai sanggahan tergantung pada alasan penghentian:
- Tidak Cukup Bukti: Ini tidak serta-merta membuktikan tergugat tidak bersalah, melainkan hanya menunjukkan penyidik tidak menemukan dua alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP). Dalam perdata, hakim bisa memutus lain jika penggugat membawa bukti baru.
- Bukan Tindak Pidana: Jika Surat tsb menyatakan peristiwa adalah kasus perdata (bukan pidana), ini bisa jadi argumen kuat bagi tergugat bahwa perbuatannya tidak melawan hukum dalam konteks pidana, tapi hakim perdata tetap bisa menilai PMH dengan standar berbeda (misalnya, kerugian atau kelalaian).
- Demi Kepentingan Hukum:Jika penghentian karena perdamaian atau alasan lain, ini kurang relevan untuk membantah PMH kecuali perdamaian itu juga mengikat secara perdata.
Perbedaan Standar Pembuktian:
- Pidana: Membutuhkan "keyakinan meyakinkan" (beyond reasonable doubt) dan minimal dua alat bukti sah (Pasal 184 KUHAP).
- Perdata: Hanya membutuhkan "keyakinan berdasarkan keseimbangan kemungkinan" (balance of probabilities). Artinya, meskipun penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti pidana, hakim perdata bisa memutus tergugat bersalah atas PMH jika ada bukti yang meyakinkan meski tidak sampai standar pidana.
Apakah SP2HPa2 Bisa Jadi Bukti Valid untuk Sanggahan?
- Ya, Bisa Diajukan: dapat digunakan sebagai alat bukti surat untuk mendukung sanggahan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terutama jika alasan penghentian adalah "bukan tindak pidana" atau ada indikasi kuat bahwa tuduhan pidana tidak terbukti.
- Tapi Tidak Mengikat: Hakim perdata tidak wajib menerima SP2HPa2 sebagai bukti konklusif. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai semua bukti yang diajukan (prinsip *vrij bewijs* dalam hukum perdata), termasuk bukti dari penggugat yang mungkin bertentangan dengan SP2HPa2.
Dalam kasus gugatan PMH terkait yayasan, tergugat bisa mengajukan SP2HPa2 untuk menunjukkan bahwa polisi tidak menemukan unsur pidana. Namun, jika penggugat membuktikan kerugian atau pelanggaran HUKUM YAYASAN, hakim perdata tetap bisa memutus adanya PMH. Terlebih lagi jika penggugat bisa membuktikan dengan bukti bukti lain, misalnya:
1. Bukti surat dari Pengadilan terkait dengan perbuatan melawan hukum
2. Dua orang saksi yang menyaksikan kebenaran bahwa tidak Ada Penyerahan baik berupa Dana ataupun informasi tentang hal terkait kepada petugas.
3. Penyampaian parallel dan ayat dalam undang undang yayasan.
4. putusan pengadilan termasuk didalamnya terkait dengan kebijakan yang salah dalam pengelolaan yayasan. Termasuk didalamnya putusan sela
Kesimpulan.
Putusan gelar perkara yang menghasilkan penghentian penyelidikan bisa menjadi bukti valid dalam gugatan perdata sebagai sanggahan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena termasuk alat bukti surat yang sah menurut hukum acara perdata. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak mutlak:
- Hakim perdata tidak terikat pada surat ini dan bebas menilai berdasarkan bukti lain.
- Keberhasilannya tergantung pada bagaimana tergugat menyusun pembelaan dan apakah penggugat bisa membuktikan PMH dengan standar perdata. Dan tentu hal ini akan diuji di pengadilan.