Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), kehati-hatian dalam menghadirkan saksi memang krusial. TPPU adalah kasus yang kompleks karena melibatkan aliran dana yang sering kali disembunyikan melalui serangkaian transaksi untuk menyamarkan asal-usulnya. Jika saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang tidak sinkron dengan fakta hukum atau bukti yang ada, ini bisa melemahkan konstruksi perkara dan membuka celah bagi pihak yang dituduh untuk mematahkan dakwaan.

Saksi dalam kasus TPPU biasanya harus mampu menjelaskan detail transaksi, hubungan dengan tersangka, atau pola keuangan yang mencurigakan. Ketidakkonsistenan dalam keterangan mereka—misalnya karena tekanan, ketidaksiapan, atau bahkan manipulasi—bisa membuat hakim meragukan kredibilitasnya. Oleh karena itu, penyidik atau jaksa perlu mempersiapkan saksi dengan baik, memastikan keterangannya selaras dengan alat bukti lain seperti dokumen transfer, laporan keuangan, atau hasil analisis intelijen finansial.

Selain itu, dalam praktik hukum, fakta yang bertentangan juga bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menggoyang integritas proses persidangan. Jadi, langkah preventif seperti simulasi pertanyaan atau verifikasi ulang keterangan saksi sebelum sidang bisa jadi strategi penting.

Prosedur verifikasi saksi.

Prosedur verifikasi saksi dalam kasus hukum, termasuk TPPU, adalah langkah penting untuk memastikan keterangan yang diberikan kredibel, konsisten, dan sesuai dengan fakta hukum. Meskipun prosedur ini bisa bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sistem hukum, secara umum ada tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan, terutama dalam konteks hukum di Indonesia:

Identifikasi dan Pemilihan Saksi.

Penyidik diteruskan oleh jaksa penuntut umum terlebih dahulu mengidentifikasi calon saksi yang relevan dengan perkara, misalnya pihak yang terlibat dalam transaksi, memiliki pengetahuan langsung tentang kejadian, atau ahli di bidang terkait (seperti analis keuangan untuk TPPU). Identitas saksi diverifikasi untuk memastikan mereka bukan pihak yang fiktif atau memiliki konflik kepentingan.

Pemanggilan dan Pemeriksaan Awal.

Saksi dipanggil secara resmi melalui surat panggilan oleh penyidik (misalnya polisi ). Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan awal untuk menggali keterangan mereka. Proses ini biasanya direkam dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik akan mencatat identitas lengkap saksi, hubungan mereka dengan kasus, dan informasi yang mereka miliki.

Verifikasi Keterangan dengan Bukti Lain.

Keterangan saksi dicek silang dengan alat bukti lain, seperti dokumen transaksi, rekam jejak digital, laporan bank, atau hasil penyadapan (jika ada izin hukum). Misalnya, jika saksi mengaku menyaksikan transfer uang, penyidik akan mencocokkannya dengan mutasi rekening atau bukti forensik keuangan. Ketidaksesuaian pada tahap ini akan menjadi perhatian khusus.

Pengujian Konsistensi.

Penyidik biasanya mengajukan pertanyaan berulang atau dalam sudut pandang berbeda untuk menguji konsistensi keterangan saksi. Jika ada indikasi kebohongan atau manipulasi, saksi bisa dikonfrontasi dengan bukti lain atau saksi lainnya untuk klarifikasi. Setelah dianggap sesua maka hasil penyidikan diserahkan kepada Kejaksaan

Pemeriksaan Kredibilitas Saksi.

Latar belakang saksi diperiksa, termasuk riwayat kriminal, hubungan dengan tersangka, atau potensi motif tersembunyi. Dalam kasus TPPU, saksi yang terlibat dalam transaksi ilegal mungkin mencoba melindungi diri, sehingga integritas mereka harus dipastikan.

Persiapan kesaksian dalam Sidang.

Jaksa sering melakukan simulasi atau pra-rekonstruksi bersama saksi untuk memastikan keterangan mereka di persidangan tidak goyah saat diuji oleh hakim atau pengacara pihak lawan. Saksi diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka, termasuk perlindungan jika mereka masuk dalam kategori saksi yang rentan (misalnya melalui Program Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK).

Dokumentasi dan Pengesahan.

Semua keterangan yang telah diverifikasi didokumentasikan dalam BAP yang ditandatangani saksi sebagai bentuk pengesahan. Ini menjadi dasar resmi untuk digunakan di persidangan.

Tantangan dalam prosedur ini bisa meliputi tekanan eksternal pada saksi, ancaman dari pihak tersangka, atau kesulitan teknis dalam mencocokkan keterangan dengan bukti rumit seperti aliran dana lintas negara. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga (misalnya dengan PPATK di Indonesia) dan penggunaan teknologi forensik jadi kunci.

Terdakwa tidak boleh gegabah karena biasanya penyidik sudah menyiapkan saksi sejak awal BAP

Benar, dalam sistem hukum, terdakwa memang sebaiknya tidak bertindak gegabah, terutama karena penyidik biasanya sudah membangun fondasi kuat sejak tahap awal penyidikan, termasuk melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik, seperti polisi , aksa, sering kali menyiapkan saksi dengan matang sebelum kasus sampai ke persidangan. Saksi-saksi ini sudah diperiksa, keterangannya dicocokkan dengan bukti lain, dan BAP-nya dijadikan salah satu alat bukti kunci yang sulit dibantah jika prosesnya dilakukan sesuai prosedur.

Kalau terdakwa gegabah—misalnya memberikan keterangan yang asal-asalan atau mencoba mengelak tanpa strategi yang solid—risikonya justru bisa memperkuat posisi jaksa. Misalnya, keterangan terdakwa yang bertentangan dengan BAP saksi atau bukti fisik (seperti dokumen atau rekaman) bisa digunakan untuk menunjukkan ketidakjujuran atau bahkan memperberat tuduhan. Dalam kasus seperti TPPU, di mana aliran dana sudah dipetakan dengan teliti, penyidik biasanya punya saksi kunci (entah pelaku yang bekerja sama atau pihak ketiga yang tahu transaksi) yang siap menguatkan dakwaan.

Makanya, terdakwa biasanya disarankan untuk koordinasi ketat dengan pihak pihak yang akan dipanggil sebagai saksi di pengadilan. mempelajari BAP yang ada, dan memastikan setiap langkah di persidangan punya dasar yang kuat. Gegabah tanpa persiapan justru bisa jadi bumerang. Apa strategi yang bisa diambil terdakwa dalam situasi seperti ini?.